Papua Barat Daya – Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, selaku penanggungjawab Provinsi Papua Barat Daya, terus berupaya mendorong percepatan penanaman padi melalui monitoring perluasan areal tanam (PAT).
Monitoring ini menjadi tindak lanjut dari Arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa jajaran kementan harus memiliki komitmen dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam padi.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Idha Widi Arsanti menegasakan bahwa PAT ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan yang akan semakin meningkat.
“PAT ini bisa di fokuskan karena kebutuhan kedepannya akan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tersedia,” kata Idha
Kegiatan monitoring ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kabupaten Sorong, Dinas Kabupaten Raja Ampat, dan para kepala BPP di lokasi target PAT.
Berdasarkan data terkini, realisasi PAT di Papua Barat Daya belum mencapai target. Tim Polbangtan Manokwari langsung turun ke lapangan untuk memantau penanaman padi di semua kabupaten yang menjadi lokasi PAT di Provinsi Papua Barat Daya.
Data yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAT di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Polbangtan Manokwari, Mikhael, yang juga bertindak sebagai koordinator Tim PAT menjelaskan bahwa pihaknya terus membangun koordinasi bersama Dinas-dinas terkait untuk memastikan target PAT dapat tercapai.
“kami melakukan sinkronisasi data LTT (Luas Tambah Tanam) dan LBS (Luas Bersih Sawah) karena dua tahun lalu kami menjadi penanggungjawab data tersebut. Data LTT ini dilaporkan oleh masing-masing kabupaten. Kami khawatir data tersebut tidak sinkron, sehingga kami turun lapangan untuk mensinkronkan data,” jelas Mikael.
Tim PAT Polbangtan Manokwari memastikan tidak terjadi tumpang tindih data di PAT, sehingga tidak ada double counting atau double pelaporan.
Upaya monitoring dan koordinasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi PAT di Provinsi Papua Barat Daya dan meningkatkan produksi padi di wilayah tersebut.
